in-article

news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/20230910_Infografis_Kronologi_Cak_Imin_55_e239da28e2.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Infografis kronologi munculnya nama Cak Imin di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). (Desain: Inilah.com/Febri)</figcaption></figure>

Kronologi Munculnya Nama Cak Imin jadi Cawapres

Pernyataan pers Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada 31 Agustus 2023, membuat geger jagat politik Tanah Air. Tak hanya masyarakat biasa, elite politik negeri ini juga banyak dibuat terkejut.Maklum, dalam pernyataan pers tersebut, Demokrat mengungkapkan telah terjadi sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya bagi partai besutan Presiden ke-6 RI itu, Susilo Bambang Yudhoyono.Demokrat memandang telah terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan, yaitu dengan dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.Permasalahan besarnya bagi Demokrat, yakni sang ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersingkir dari kursi kandidat bacawapres untuk mendampingi Anies. Padahal, menurut versi Demokrat --yang ikut mengusung Anies sebagai bacapres bersama Partai NasDem dan PKS-- dipilihnya Cak Imin sebagai bacawapres tidak disampaikan secara langsung oleh Anies ke pimpinan tertinggi Partai Demokrat. Lebih dari itu, Demokrat mengklaim kursi bacawapres sudah dijanjikan milik AHY.Dari situ, muncul kegaduhan politik, termasuk di malam tanggal 31 Agustus itu, para kader Demokrat di sejumlah daerah langsung mencopoti spanduk hingga poster yang bergambar Anies. Buntut dari dideklarasikannya Cak Imin sebagai pasangan Anies itu, membuat Demokrat juga hengkang dari KPP.Belakangan, Demokrat menjajaki sejumlah opsi. Pilihannya ada beberapa. Apakah bergabung ke poros koalisi yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bacapres atau bergabung ke PDIP yang mengusung bacapres Ganjar Pranowo. Ada lagi opsi untuk membentuk poros koalisi baru. Pilihan terakhir tampaknya sulit lantaran harus mengajak partai politik lain, sementara semua parpol yang memiliki kursi di parlemen sudah memiliki koalisi. &nbsp;Namun, apapun bisa saja terjadi, dinamika politik.Komunikasi politik pun sudah mulai dibangun. Bahkan PDIP sudah menjembatani untuk terjadinya pertemuan antara SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jauh sebelum terjadinya gegeran politik tanggal 31 Agustus lalu, AHY juga sudah masuk dalam radar bakal cawapres pendamping Ganjar.Terbaru, AHY kembali menegaskan bahwa partainya telah membuka lembaran baru atau move on dari dinamika politik yang terjadi belakangan ini. "Kita menyongsong peluang-peluang dan juga penuh harapan," ujar AHY saat memberikan sambutan pada acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-22 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (9/9/2023).<h2>Tentukan Pilihan</h2>Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut semua opsi tentunya dibahas. Baik itu opsi untuk bergabung pada dua koalisi yang telah ada, koalisi yang mengusung Prabowo maupun opsi koalisi yang mengusung Ganjar. Termasuk juga opsi poros koalisi baru.Kata Kamhar kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (8/9/2023), tentunya semua opsi tersebut dihitung dengan cermat dan seksama, hingga saatnya ketika Majelis Tinggi Partai (MTP) memutuskan.Minggu ini, tutur Kamhar, melalui rapat pleno dan commanders call yang telah dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi kader yang menjadi bahan pertimbangan MTP pada saat membahas dan memutuskan arah koalisi Partai Demokrat ke depan. “Jadi kita tunggu saja hasil keputusan MTP.”Peneliti senior Trust Indonesia, Ahmad Fadhli mencermati Partai Demokrat saat ini memiliki sejumlah opsi untuk bermanuver dalam konstelasi Pilpres 2024 setelah berpolemik dengan bacapres Anies Baswedan. Pertama, mengambil langkah strategis dengan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang digawangi oleh Gerindra. Secara politik, langkah ini akan semakin menguatkan koalisi besar KIM dan mengulangi sejarah koalisi di tahun 2019 lalu.“Langkah ini paling rasional bagi Demokrat, karena rasanya tidak mungkin mereka akan ditolak oleh Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Bagi Demokrat dan Koalisi Indonesia Maju, agenda koalisi ini akan menguntungkan kedua belah pihak,” kata dia dalam keterangannya kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (8/9/2023).Opsi kedua, Demokrat bisa membangun langkah taktis membentuk koalisi baru dengan menggandeng PKS dan PPP. Langkah ini sangat menguntungkan Demokrat karena berpeluang mendorong AHY menjadi cawapres.“Opsi kedua ini cukup rasional bagi Demokrat yang memang sangat menginginkan AHY maju dalam Pilpres. AHY potensial menjadi capres atau cawapres asalkan bisa membuat negosiasi dengan PKS dan PPP. Bersama Sandiaga, AHY tentu akan menjadi kunci terbentuknya koalisi ini,” jelas dia.Ketiga, langkah yang paling utopis, yakni kembali bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Meski terasa berat, ungkap Fadli, langkah ini boleh jadi akan dilakukan Demokrat jika tidak ada koalisi politik lainnya yang mau menerima mereka.“Opsi ini memang paling konyol. Tetapi opsi ini potensial terjadi kalau tidak ada koalisi politik lain yang mau menerima Demokrat,” kata Fadli.Selanjutnya, langkah keempat yang disebut sebagai langkah pragmatis. Dalam konteks ini, menurut Fadli, Demokrat bisa saja akan berkoalisi dengan PDIP yang notabene sudah menjadi rival politik hampir 20 tahun. Akan tetapi, jika sampai terjadi, opsi ini hanya akan menjadikan Demokrat sebagai anggota biasa yang kurang memiliki posisi tawar.“Kalaupun bergabung dengan PDIP, Demokrat tentu hanya menjadi anggota koalisi biasa yang tidak punya posisi tawar dan hanya jadi partisipan biasa. Tetapi memang hanya itu yang bisa dilakukan jika bergabung dengan koalisi yang dikomandoi PDIP tersebut,” ujarnya.Terakhir, langkah yang paling apatis diambil Demokrat dengan tidak mengusung pasangan capres-cawapres manapun. Langkah ini bisa saja menjadi langkah terakhir yang diambil Demokrat bila komunikasi dengan semua partai politik dan koalisi menemui jalan buntu.Menurut Fadli, langkah apatis ini akan merugikan Demokrat karena mengubur harapan dan ekspektasi politik kader untuk berpartisipasi dalam Pilpres 2024.“Trust Indonesia tidak berharap Demokrat akan mengambil langkah terakhir (apatis) ini. Sebab, ini sangat merugikan posisi politik dan mengubur harapan publik serta para kader,” tuturnya.Dalam pandangan Fadhli, serendah-rendahnya partisipasi politik dalam pilpres adalah bergabung dengan koalisi. “Sebab, di ujung jalan sana, ada harapan bahwa visi-misi politik Demokrat dalam pemerintahan akan diakomodir oleh capres-cawapres dan koalisi jika memenangkan pemilu.” &nbsp;

Setelah Geger 31 Agustus, ke Mana Demokrat Melangkah?

Koalisi Indonesia Maju (KIM) --koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024-- resmi kehilangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini setelah <a href="https://www.inilah.com/tag/cak-imin-efek">Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin</a>, 'dipinang' untuk mendampingi Anies Baswedan, yang merupakan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Deklarasi Anies-Muhaimin juga telah digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 2 September 2023.Padahal, enam hari sebelumnya, koalisi pendukung Prabowo, termasuk PKB, sepakat mengganti koalisi mereka dari yang sebelumnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM)."Kita sepakat, koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo saat sambutan dalam acara HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.Dengan hengkangnya PKB, KIM kini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun, terbaru, koalisi ini ketambahan kekuatan Partai Gelora.Prabowo angkat bicara usai ditinggal oleh PKB. Menurut dia, perpisahan akan selalu ada dalam setiap pertemuan."Demokrasi adalah suatu proses diskusi, bertemu kadang-kadang berpisah ya, santai saja," ujar Prabowo usai dideklarasikan oleh Partai Gelora, Sabtu, 2 September 2023.Prabowo mengatakan, dukungan dari Gelora usai PKB pergi, bukanlah sebagai pelipur lara. Menteri Pertahanan itu menyebut, tidak ada pelipur lara dalam setiap demokrasi. Yang terpenting, kata Prabowo, mereka (partai-partai) tetap berbuat yang terbaik untuk rakyat."Kita berbuat yang baik untuk rakyat, rakyat yang menilai, rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan. Dan rakyat tidak bodoh, rakyat tidak bisa dibohongi, semuanya kita serahkan kepada rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran," ujar Prabowo.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin1_887aa09972.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin1_887aa09972.jpg"><figcaption>Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai deklarasi capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 September 2023. [foto: Antara]</figcaption></figure><h2 style="text-align:center;">* * * * *</h2>Pasca PKB hengkang dari KIM dan bergabung dengan KPP, beragam analisi pengamat bermunculan. Misalnya saja soal bagaimana Prabowo yang dinilai bakal kehilangan potensi suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, hingga prediksi pertarungan politik di Jawa Timur bakal semakin sengit.Prabowo pun harus mempertajam strateginya dalam menghadapi Pilpres 2024. Terlebih dia sudah ditinggal oleh PKB. Hilangnya PKB tak bisa dipungkiri bisa berpengaruh terhadap perolehan suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah."Cabutnya PKB dan Cak Imin dari gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) memiliki efek yang berpotensi merugikan Prabowo Subianto. Karena bisa kehilangan kesempatan untuk meningkatkan suara di basis-basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Ikhwanul Ma'arif kepada wartawan, Selasa, 5 September 2023.Pasca PKB menarik diri dan memilih maju bersama Anies Baswedan bisa membuat pertarungan politik di Jawa Timur kian sengit. "Artinya saat ini Prabowo butuh sosok dan mesin politik yang secara institusi mampu mengimbangi potensi suara Ganjar yang diusung PDIP sekaligus Anies yang diusung NasDem berpasangan dengan Cak Imin dari PKB," jelasnya.Oleh karena itu, Ikhwanul menyarankan agar Prabowo mengambil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mendampinginya dalam pertarungan pilpres 2024 mendatang. Sebab potensi suara Partai Golkar di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Jawa Barat masih cukup besar.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin2_c5b20bcfc7.jpeg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin2_c5b20bcfc7.jpeg"><figcaption>Bendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpasang di pinggir sebuah jalan raya. [foto: dok.PKB]</figcaption></figure>Berbagai lembaga survei juga menempatkan Partai Golkar sebagai satu dari tiga partai dengan elektabilitas yang cukup tinggi di bawah PDIP dan PKB."Tentu saja tingginya potensi pemilih Partai Golkar di Jawa baik Timur dan Tengah, serta ditambah Jabar, saya kira mampu menyaingi basis massa PDIP dan PKB. Bahkan menurut kami, berdasarkan hasil proyeksi politik kami, pertarungan sesungguhnya antara tiga pasangan capres-cawapres tersebut berada di Jawa Timur," jelas Ikhwanul.Ia menambahkan, keuntungan lainnya yang akan dimiliki oleh Prabowo yakni Partai Golkar punya mesin politik yang solid dan menyebar secara rata. Jangkauannya pun berbagai segmentasi pemilih, termasuk kalangan pemilih Islam tradisional, pemilih muda dan pemilih luar Jawa."Jaringan politik yang kokoh dan merata yang dimiliki oleh Partai Golkar dan Airlangga sebagai seorang tokoh politik menjadi poin penting bagi Prabowo untuk tetap kompetitif khususnya di daerah-daerah basis pemilih besar. Dengan kekuatan mesin politik tersebut akan mempengaruhi pertarungan merebut suara di setiap daerah-daerah tersebut nantinya," ujarnya.<h2 style="text-align:center;">* * * * * *</h2>Hanya beberapa hari setelah hengkangnya PKB, Prabowo bertemu dengan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, di kediaman pribadinya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peneliti Saiful Mujani Research &amp; Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai bahwa Prabowo bermaksud ingin menambal suara Nahdlatul Ulama (NU) akibat hengkangnya PKB dari koalisi."Yang paling utama saya lihat adalah Prabowo yang baru saja kehilangan PKB. Hengkangnya PKB membuat Prabowo kehilangan potensi menambah suara di basis-basis NU," kata Saidiman di Jakarta, Kamis, 7 September 2023."Saya menduga pertemuan Yenny-Prabowo tersebut salah satunya bisa dibaca sebagai upaya Prabowo menambal lobang suara yang ditinggalkan PKB," imbuhnya.Apakah suara NU Yenny lebih kuat dibanding Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Saidiman tidak yakin. Menurutnya, Cak Imin lebih kuat dari Yenny karena punya mesin partai yang bisa digerakkan di seluruh daerah."Menurut survei, Muhaimin masih lebih populer dibanding Yenny. Apalagi Muhaimin punya mesin partai yang bisa digerakkan di seluruh daerah," ujarnya.Lebih lanjut, Saidiman juga tidak yakin soal peluang Yenny bakal dijadikan cawapres Prabowo. Sebab, akan ada resistensi dari Golkar dan PAN yang membawa nama cawapres untuk Prabowo."Saya duga peluang Yenny jadi Cawapres Prabowo tidak begitu besar. Karena Prabowo membutuhkan tambahan partai di luar Gerindra untuk dapat tiket jadi Capres," tuturnya."Jika Prabowo mengusung Yenny, saya menduga akan ada resistensi dari kawan koalisinya, Golkar dan PAN, yang juga membawa nama bacawapres," kata Saidiman.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin3_cc550f0ce2.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin3_cc550f0ce2.jpg"><figcaption>Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 6 September 2023. [foto: Inilah.com]</figcaption></figure>Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik M Riza Widiyarsa. Ia menilai Prabowo berusaha menarik suara suara Nahdliyin dengan merangkul Yenny Wahid."Gerindra panik ketika PKB hengkang karena potensi mendulang suara Nahdliyin di Jateng dan Jatim menjadi sulit. Menurut berbagai survei, dalam pilpres 2024 akan ada lebih dari 38 juta warga NU yang punya hak pilih," ujar Riza dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 September 2023.Ia juga mengatakan, pertemuan ini seperti cara bagi Gerindra untuk bisa tetap mendapatkan dukungan dari NU pada pemilu 2024 nanti, ditambah lagi Yenny Wahid mengatakan jika banyak Kyai NU yang mendukung Prabowo."Jadi memang menjadi agak terlihat bahwa ini seperti upaya Prabowo untuk menggaet suara NU pasca ditinggal PKB," tambahnya.Namun menurut Riza, Yenny terlihat belum menentukan sikap karena Ganjar Pranowo sebagai calon presiden juga sempat menemui dirinya dan sang ibu Sinta Nuriyah WahidRiza menilai, terdapat perbedaan dalam pertemuan antara putri Gus Dur ini dengan Prabowo maupun Ganjar."Perlu digarisbawahi adalah respon Yenny yang bisa dibaca tidak sama ketika bertemu oleh Ganjar dan Prabowo. Kepada Ganjar, Yenny siap untuk diajak muter Jateng dan Jatim. Sedangkan ketika bertemu PS (Prabowo Subianto), sepertinya pembahasannya normatif saja," ucapnya. &nbsp;

INILAH REVIEW

Menyimak Strategi Politik Prabowo Usai Hengkangnya Cak Imin dari KIM

Hari masih pagi, duet AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) sudah jadi sasaran tembak KPK. Ketika sudah siang atau hampir menang, bisa jadi kembali diserang. Pasangan ini benar-benar belum aman.Lahirnya duet bakal capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disingkat AMIN pada akhir pekan lalu, memang mengejutkan publik.Tapi, lebih mengejutkan lagi, ketika KPK memeriksa Muhaimin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans pada 2012. Kala Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Manekertrans).Mengejutkan karena, deklarasi pasangan AMIN yang berlangsung di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (2/9/2023). Empat hari berselang, tepatnya Rabu (5/9/2023), Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi kasus 'usang' itu.Namun, Cak Imin minta penjadwalan ulang karena pada hari itu harus memenuhi undangan acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional JQH NU di Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel).Keesokan Kamis (7/9/2023), Ketum PKB itu, mengenakan baju putih, terlihat di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Langkah kakinya terasa ringan memasuki gedung yang dinilai angker bagi koruptor itu.Usai diperiksa selama 5 jam, dia lebih banyak tertawa. Tergambar jelas adanya kelegaaan dari raut wajahnya. &nbsp;"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kemnakertrans tahun 2012," kata Cak Imin.Dari rangkaian kejadian yang bukan karena kebetulan itu, tudingan KPK berpolitik, begitu derasnya. Apalagi, KPK era Firli Bahuri ini, cukup sering diterpa masalah. Khususnya menyangkut integritas pimpinan KPK.Dalam perbincangan dengan Inilah,com, beberapa waktu lalu, eks Komisioner KPK, Saut Situmorang tegas-tegas menyebut KPK di bawah nahkoda Firli Bahuri, kinerjanya sangat kental politik."KPK saat ini yang dipimpin Firli sangat berbeda dengan era sebelumnya. Rekam jejaknya sangat sulit menafikan adanya kekuatan besar yang mengendalikan KPK," kata Saut.Ingat kasus Formula E yang beredar jauh sebelum Anies Baswedan masuk bursa capres, cukup menyita perhatian publik. Kala itu, Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia pun menyambangi gedung KPK untuk diperiksa pada 7 september 2022.Dalam perjalannya, kasus ini, melahirkan kegaduhan yang luar biasa. Lantaran Firli ingin memaksakan kehendak dengan menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Sayangnya gayung tak bersambut. Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro melawan.Singkat cerita, Firli pun mencopot Brigjen Endar dan mengembalikannya ke Mabes Polri. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menugaskannya ke KPK. &nbsp;Artinya, pengalaman mau dipolitisasi KPK, bukan hanya mengarah ke Cak Imin saja. Anies Baswedan pun jadi sasaran."Misalnya, perkara formula E (Anies Baswedan) juga dibegitukan kemarin. Yang sampai 19 kali gelar perkara. Itu sudah jelas sebenarnya kalau KPK itu di-remote dari luar. Kita juga sudah tahu siapa yang ngeremote (KPK)," papar Saut.Menariknya, kata Saut, tiba-tiba muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan perpanjangan masa tugas Firli cs. Dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Tentu saja, kejadian ini bukan kebetulan. "Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dari empat tahun menjadi lima tahun, tentu tidak datang begitu saja. Sudah jelas ada politik sistem di dalam itu," paparnya.Padahal, kata Saut, dari sisi kinerja, KPK era Firli, tidak bagus-bagus amat. Bahkan banyak yang integritas yang mendera pimpinannya. Sebut saja, Lili Pintauli Siregar, wakil Ketua KPK yang mundur pada 11 Juli 2022. Karena Lili terbukti menerima gratifikasi berupa tiket dan akomodasi MotoGP Mandalika senilai hanya Rp90 juta dari Pertamina.Belum lagi kasus bocornya dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyeret Firli. Namun, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyelamatkan Firli dengan dalih tak terbukti."Dewas sendiri kondisi sekarang, kamu tahu. Gimana Firli sudah perlakukan (Dewas KPK) begitu. Kasus ESDM kurang jelas gimana," kata Saut.Duet AMIN Target Operasi PenguasaDosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari berpandangan sama. Bahwa, pemeriksaan Cak Imin oleh KPK pasca deklarasi AMIN, jelas-jelas produk dari sebuah kepentingan politik.Saat ini, kesan KPK menjadi alat gebuk penguasa, sulit dibantah. Intinya, pasangan AMIN sudah menjadi target operasi untuk digagalkan."Karena,sebelum deklarasi tidak terlihat tanda-tanda dari KPK untuk menindaklanjuti kasus yang sudah berumur 12 tahun. KPK harus jelaskan, setelah deklarasi, tiba-tiba perkara itu ditindak lanjuti," kata Feri.Cara-cara ini, menurutnya, tidak hanya menciderai demokrasi. Namun juga melanggar prinsip-prinsip pembentukan KPK serta nilai etik dalam pemberantasan korupsi."Ingat, KPK harus bekerja sesuai proses hukum, bukan politik. Semangat KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang independen dalam rumpun eksekutif. Namun dalam pelaksanaan tugas wewenangnya tidak dapat dipengaruhi kekuasaan manapun," paparnya.Sementara, Yudhi Purnomo, mantan penyidik KPK, mempertanyakan pola kinerja KPK era Firli. Pemeriksaan Cak Imin, seharusnya juga mempertimbangkan persepsi publik. Apalagi, banyak masalah menyangkut integritas pimpinan KPK saat ini.Termasuk dua kasus besar yang menyeret Ketua KPK, Firli Bahuri, yakni penangangan dugaan korupsi Formula E serta bocornya hasil penyelidikan dugaan korupsi Kementerian ESDM."Memang tidak ada yang salah dengan penyidikan KPK itu, namun momentumnya layak dipertanyakan. Kenapa baru sekarang? Beberapa pihak khawatir ada yang menunggangi KPK. Terlebih bila berkaca kepada pimpinan KPK saat ini, yang integritas banyak masalah," kata Yudhi.Dalam konteks ini, Yudhi mengatakan bukan dalam rangka membela Cak Imin. Yang baru saja menerima pinangan Surya Paloh, menjadi cawapresnya Anies Baswedan."Saya menilai, potensi pesanan dari tangan penguasa dalam perkara dugaan korupsi di Kemenaker ini, cukup besar," ungkapnya.Sebagai mantan penyidik KPK, Yudhi mengatakan, pemanggilan menteri atau bekas menteri oleh KPK, adalah hal yang lumrah. Ada kapasitas menteri terkait tupoksinya yang dibutuhkan keterangannya oleh penyidik, baik formil maupun materiil.KPK Bantah BerpolitikAtas tudingan KPK berpolitik, Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri buru-buru membantah. Dikatakan, pemeriksaan Cak Imin murni penegakan hukum. "Sebagai pemahaman saja, dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya," kata Ali.Kata Ali, pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan proteksi TKI di Kemenakertrans pada 2012, merupakan rangkaian dari penyidikan KPK yang telah dilakukan sebelumnya."Kami memanggil dan memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi. Yang tentu sudah pasti ada dasar hukum pemanggilannya yaitu karena kami sedang selesaikan proses penyidikan 3 orang tersangka yang telah dimulai sejak Juli 2023, atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI yang artinya sudah sangat jelas itu jauh dari urusan pencapresan," kata dia.Walaupun kejadian perkaranya pada 2012, kata Ali, namun KPK menerima laporan dari masyarakat. Selanjutnya, naik ke tingkat penyelidikan kasus pada 2022. "Sehingga inipun jelas sama sekali tidak ada urusan dengan proses politik saat ini," tuturnya.&nbsp;&nbsp;

  Duet AMIN Belum Aman dari Manuver Politik Kuningan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengelolannya tidak sejalan dengan arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan dengan optimal.“Dari evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa kondisi belum selaras antara perencanaan penganggaran pusat dan daerah sehingga sering kita lihat APBN dan APBD belum berjalan secara sinkron dan optimal,” kata Sri Mulyani dalam Rakornas P2DD, Selasa (3/10/2023). Menkeu pun mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan APBN dan APBD dari sisi kebijakan fiskal. Dalam mengimplementasikan digitalisasi diperlukan fondasi, yakni melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD.“Salah satu tujuan undang-undang ini mengharmoniskan belanja pusat dan daerah dan meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah,” jelasnya.Insentif Fiskal 2023 Sementara dari APBN tahun 2023, Kemenkeu telah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp4 triliun, untuk kategori kinerja pengendalian inflasi dan kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat.Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Luky Alfirman secara terpisah.“Penyerahan insentif fiskal pada daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tahun berjalan APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp4 triliun, di mana kategori untuk kinerja pengendalian inflasi Rp1 triliun, dan untuk kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp3 triliun,” ucap Luky.Luky menjelaskan, pemberian insentif fiskal tersebut akan dibagi dalam tiga periode waktu, di mana periode pertama telah diberikan pada Juli 2023 dan akan dilanjutkan pada periode kedua dan ketiga.“Pada periode kedua ini diberikan juga insentif fiskal sebesar Rp330 miliar kepada 33 daerah yang berdasarkan hasil penilaian memiliki kinerja baik dalam pengendalian inflasi baik di level provinsi kabupaten dan kota,” imbuhnya.Sedangkan, untuk periode ketiga akan diberikan pada akhir Oktober 2023 dengan alokasi dana insentif fiskal rata-rata yang didapatkan oleh desa Rp9,68 miliar dengan alokasi tertinggi sebesar Rp25,4 miliar dan terendah sebesar Rp5,32 miliar.Selain itu, Kemenkeu juga kembali memberikan tambahan dana desa kepada desa yang berprestasi sebesar Rp2 triliun kepada 15.097 desa dengan porsi rata-rata desa mendapatkan Rp132 juta, dengan alokasi tertinggi sebesar Rp174,64 juta dan terendah sebesar Rp35 juta.

Menkeu Sri Mulyani Tuding APBD belum Sinkron dengan APBN, Inilah Dampaknya

Andre Onana tak kuasa menahan tekanan dan ekspektasi besar yang berada di pundaknya sebagai penjaga gawang Manchester United. Markas Old Trafford pun kembali menjadi saksi kekecewaan saat Manchester United tumbang di tangan Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions Rabu (4/10/2023) dini hari WIB. Ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun di semua kompetisi yang diikuti oleh skuad asuhan Erik ten Hag.Gol-gol dari Wilfried Zaha, Muhammad Kerem Akturkoglu, dan Mauro Icardi berhasil menghancurkan harapan tim tuan rumah. Di sisi lain, Rasmus Hojlund berhasil mencetak dua gol untuk United, namun tetap tak cukup untuk membawa timnya meraih poin.<h2>Onana Menjadi Sorotan</h2>Penjaga gawang asal Kamerun, Andre Onana, kembali menjadi sorotan. Dalam laga ini, Onana membuat beberapa kesalahan fatal yang berdampak langsung pada hasil akhir pertandingan. Sebuah blunder umpan dari Onana ke Casemiro disambar oleh pemain Galatasaray, mengakibatkan Casemiro mendapat kartu merah dan sebuah penalti diberikan kepada tim tamu.Berdasarkan data dari Sofascore, Onana hanya berhasil melakukan satu penyelamatan sepanjang pertandingan. Tingkat akurasi umpannya juga hanya berada di angka 59%, sebuah angka yang jauh dari ekspektasi untuk seorang penjaga gawang yang dikenal mahir dalam distribusi bola.Setelah pertandingan, Erik ten Hag, pelatih Manchester United, mengonfirmasi bahwa ia akan berbicara dengan Onana mengenai penampilannya. "Saya pikir saya perlu berbicara dengan lebih banyak pemain, tetapi tentu saja saya perlu berbicara dengan Andre. Saya akan memberinya semangat karena dia adalah penjaga gawang yang hebat," kata Ten Hag mengutip Skysports.Manchester United kini berada di posisi dasar klasemen Grup A dengan nol poin. Mereka memiliki tugas berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Pertanyaan akan terus diajukan kepada Onana dan masa depannya di United, terutama setelah penampilan buruknya dalam dua laga terakhir.Tak hanya Onana, Ten Hag dan skuadnya pun di bawah tekanan besar untuk segera memperbaiki performa dan hasil pertandingan, atau menghadapi risiko lebih besar yang bisa membahayakan masa depan mereka di klub ini.<figure class="media"><oembed url="https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1709338933912289761"></oembed></figure>

Liga Champions

Andre Onana, Bintang Jatuh Manchester United!

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyayangkan pelaksanaan lelang tekstil dan produk tekstil (TPT) hasil impor ilegal, yang dikategorikan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok.Menurut Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, lelang tersebut justru melegalkan produk tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan impor ilegal masuk ke pasar dalam negeri.“Lelang BMMN berupa produk TPT perlu dikoordinasikan dengan Kemenperin. Hal ini untuk mengontrol aliran produk-produk TPT yang tidak sesuai SNI maupun berasal dari impor ilegal, agar tidak masuk ke pasar dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan resmi Kemenperin di Jakarta, Rabu (4/10/2023).Febri menyebut industri tekstil dan pakaian jadi di dalam negeri saat ini masih menghadapi tantangan besar karena terdampak perlambatan ekonomi dunia.Survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) periode September 2023 menunjukkan bahwa industri tekstil dan industri pakaian jadi merupakan dua subsektor yang mengalami kontraksi. Salah satu penyebab kontraksi pada subsektor tersebut adalah banyaknya barang impor yang beredar di dalam negeri.Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok melelang produk TPT impor.Dari pemberitaan di media massa, diketahui jika produk TPT yang dilelang antara lain berupa limbah tekstil, ragam celana, ragam baju, taplak meja, cover sofa, hingga sarung bantal. Selain itu terdapat pula produk alas kaki bayi dan kaos kaki.Menurut Febri, bila melihat ragam produk TPT yang dilelang, maka perlu dicek kembali apakah merupakan barang impor ilegal.“Apabila merupakan barang impor ilegal, maka Kemenperin mengusulkan untuk melakukan pemusnahan barang yang dilelang tersebut agar tidak mengganggu pasar dalam negeri. Apalagi jika telah berlaku SNI wajib terhadap produk tersebut,” ujarnya.Pelarangan peredaran produk impor yang tidak sesuai SNI juga merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 2/2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 45/2022 tentang Standardisasi Industri.Dugaan impor ilegal ini terkait dengan maraknya barang sejenis yang membanjiri pasar TPT domestik belum lama ini.Masuknya produk-produk tersebut telah terbukti mengancam produk-produk TPT produksi industri dalam negeri. Oleh karena itu, Febri menilai tindakan yang tepat dilakukan terhadap produk impor adalah pemusnahan.

Kemenperin dan Ditjen Bea Cukai Berpolemik Soal Produk Tekstil Impor Ilegal, Inilah Ceritanya

Pelajar SMA di kawasan Cianjur baku hantam tangan kosong di sebuah lapangan sepak bola di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.Aksi ini viral hingga beredar di media sosial hingga mengundang pihak kepolisian untuk mengamankan sedikitnya 23 pelajar yang ikut terlibat dalam ajang adu jotos tersebut.Kapolsek Cilaku, Kompol Nandang menjelaskan baku hantam yang dilakukan para pelajar terjadi pada 26 September 2023. Mereka yang terlibat dan telah diamankan yakni 14 siswa SMA Al Qodiriyah dan 9 siswa SMK Pertanian Pembangunan (PP)."Kami masih periksa secara intensif guna mengetahui motifnya dan kami proses lebih lanjut," katanya, Rabu (4/10/2023)Kedua kelompok itu sengaja datang ke lokasi untuk melakukan aksi perkelahian lima orang lawan lima orang tanpa senjata alias tangan kosong, bahkan salah satu pelajar bertindak sebagai wasit. Tampak juga beberapa penonton dari rekan-rekan pelajar yang terlibat adu jotos.Untuk membedakan antara kawan dengan lawan, salah satu kelompok membuka seragam sekolah mereka, sehingga hanya mengenakan celana panjang berwarna abu-abu. Sedangkan kelompok lawan berkelahi mengenakan seragam sekolah lengkap.Saat ini kasus perkelahian antarpelajar tersebut masih ditangani Polsek Cilaku untuk mengetahui motif dari aksi para pelajar.

Siswa SMA di Cianjur Adu Jotos 5 Lawan 5 di Lapangan Sepak Bola

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Djan Faridz menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, sangat tepat. Langkah ini diyakini efektif dalam meredam konflik masyarakat &nbsp;terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City."Iya belum clear belum ada solusi. Presiden memberikan instruksi ditunda. Tindakan presiden bagus mendengar suara rakyat," kata Djan di Kantor Wantimpres, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2023).Ia mengatakan bahwa Wantimpres bakal turun melihat kondisi di lapangan. Sebagai bahan kajian memberikan masukan kepada presiden nantinya, agar persoalan ini bisa cepat terselesaikan."Iya turun dulu baru memberikan masukan. Kita lihat ke sana bertemu rakyat. Dasar hukumnya menolak apa? Karena itu kita mesti ke sana. Mesti ngobrol sama rakyat. Mesti ngomong dengan investor." ujar Djan.Eks Menteri Perumahan Rakyat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berpendapat, sebenarnya &nbsp;konflik ini dapat teratasi apabila Xinyi Group selaku pihak pengembang proyek beritikad baik dalam memberikan ganti rugi secara jelas kepada warga. Djan pun mencontohkan program transmigrasi sebagai program relokasi massal yang sukses.&nbsp;"Ini tanggung jawab swasta bukan tanggung jawab pemerintah. Rakyat dibikin rumahnya, disiapkan duit untuk bangun rumah. Contohnya program transmigrasi, transmigran itu dikasih tanah dua hektar dan rumah untuk mereka bercocok tanam. Ini harus dilakukan," kata Djan memaparkan.Diberitakan sebelumnya, wacana pengosongan Pulau Rempang, Kepulauan Riau pada 28 September 2023 batal dilakukan. Presiden Jokowi pun sempat menggelar rapat terbatas yang membahas persoalan pembangunan Rempang Eco-City. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar penyelesaian konflik Pulau Rempang, diselesaikan secara kekeluargaan."Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seusai rapat bersama Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Kronologi Munculnya Nama Cak Imin jadi Cawapres

Topik

BERITA TERKAIT

Bea Cukai Bantu Bareskrim Putus Jaringan Narkoba Fredy Pratama di Riau

HBC ke-77, Bea Cukai Gaungkan Semboyan 'Pelayanan Semakin Mudah'

Bea Cukai Tanjung Perak Musnahkan Ribuan Ton Jagung Pipil Tak Layak Konsumsi

Bea Cukai Optimalkan Kualitas Pelayanan Ekspor Impor

Solid! Sinergi Bank Mandiri dan Perusahaan Anak Dorong Kinerja dan Inklusi

Bea Cukai Gelar Pengawasan dan Pelayanan Kapal Pesiar di 2 Wilayah Ini

Menkeu Sri Mulyani Tuding APBD belum Sinkron dengan APBN, Inilah Dampaknya

Andre Onana, Bintang Jatuh Manchester United!

Kemenperin dan Ditjen Bea Cukai Berpolemik Soal Produk Tekstil Impor Ilegal, Inilah Ceritanya

Siswa SMA di Cianjur Adu Jotos 5 Lawan 5 di Lapangan Sepak Bola

Relokasi Warga Rempang Ditunda, Djan Faridz: Presiden Dengarkan Suara Rakyat

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA