news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

large_Ajat.jpg

medium_Ajat.jpg

small_Ajat.jpg

thumbnail_Ajat.jpg

Ajat.jpg

large_1115_123723_efe8_inilah.com_.jpg

medium_1115_123723_efe8_inilah.com_.jpg

small_1115_123723_efe8_inilah.com_.jpg

thumbnail_1115_123723_efe8_inilah.com_.jpg

1115_123723_efe8_inilah.com_.jpg

Tim sepak takraw putri Indonesia menunjukkan performa yang meyakinkan di babak semifinal Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Menghadapi Laos, skuad Merah Putih berhasil meraih kemenangan telak dan memastikan langkah ke babak final.Pada set pertama, tim yang diperkuat oleh pemain kembar Lena dan Leni menunjukkan kekuatan mereka. Meski sempat tertinggal di awal, tim Indonesia berhasil membalikkan keadaan dan menutup set dengan skor 21-13.Di set kedua, dominasi Indonesia semakin terasa. Dengan permainan yang lebih terkendali, tim Merah Putih berhasil merampungkan laga dengan skor 21-7.Keberhasilan tim putri ini mengikuti jejak tim putra yang lebih dulu melaju ke babak final setelah mengalahkan Filipina dalam pertandingan yang cukup alot. Tim putra akan menghadapi Myanmar di final, sementara tim putri akan berhadapan dengan Vietnam, yang berhasil mengalahkan China di semifinal lainnya.Menariknya, tim putra Indonesia sebelumnya telah mengalahkan Myanmar di babak grup, sementara tim putri pernah merasakan kekalahan dari Vietnam. Ini menambah bumbu dramatis pada partai final yang akan berlangsung pada Rabu (4/10) pagi.Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih medali emas dari nomor quadrant di Asian Games ini. Pada edisi 2018, tim putra berhasil membawa pulang medali emas, sementara tim putri mempersembahkan medali perunggu.Dengan performa yang ditunjukkan, kedua tim Indonesia ini berpotensi besar untuk mengawinkan emas di Asian Games 2022. Kedua tim sudah menunjukkan kesiapan mereka, dan kini tinggal menunggu eksekusi di hari final.

Sepak Takraw Indonesia Sedikit Lagi Kawinkan Emas Asian Games Hangzhou

Pada lima provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, bakal capres (bacapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto tercatat unggul di tiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Sedangkan bacapres PDIP Ganjar Prabowo unggul di dua provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara.Demikian temuan survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada rentang waktu 4 hingga 12 September 2023. “Di Jawa Barat Prabowo unggul. Elektabilitas Prabowo sebesar 37,4 persen. Elektabilitas Ganjar sebesar 26,7 persen dan elektabilitas Anies sebesar 23,3 persen,” kata peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (2/10/2023).Adjie mengungkapkan Provinsi Jawa Timur Prabowo unggul dengan elektabilitasnya sebesar 44,2 persen. Untuk elektabilitas Ganjar sebesar 41,5 persen dan Anies hanya 11,5 persen.“Sedangkan di Jawa Tengah Ganjar unggul. Elektabilitas Ganjar sebesar 73,3 persen, elektabilitas Prabowo sebesar 10,3 persen dan Anies sebesar 5,8 persen,” tutur Adjie.Ganjar, sambung dia, juga unggul di provinsi Sumatera Utara dengan elektabilitas sebesar 65 persen. Sedangkan elektabilitas Prabowo sebesar 30,0 persen dan Anies sebesar 5,0 persen. “Kalau di Banten Prabowo unggul. Elektabilitas Prabowo sebesar 51,3 persen. Untuk Ganjar sebesar 13,3 persen dan Anies sebesar 30,0 persen,” ujar dia.Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada rentang waktu 4 hingga 12 September 2023. Adapun metodologi sampling yang digunakan pada survei ini yakni multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan margin of error sebesar 2,9 persen.Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, expert judgement dan focus group discussion.

Hasil Survei Sebut Prabowo Kuasai Tiga Provinsi, Ganjar Dua Provinsi

Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setujui penyertaan modal negara (PMN) 2024 untuk PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.“PMN tunai Tahun Anggaran 2024, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp6 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie OFP di Jakarta, Selasa (3/10/2023).Dia mengatakan bahwa pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya kebijakan dan program /pada masing-masing BUMN sebagaimana terlampir yang merupakan kesimpulan RDP yang tidak terpisahkan dari kesepakatan rapat kerja.Hal tersebut termaktub dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (2/10/2023).Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa PMN Tunai yang diberikan kepada BUMN sektor konstruksi, di mana salah satunya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk bertujuan untuk penyelesaian proyek strategis nasional dan proyek IKN."Pemberian PMN Tunai dalam rangka WIKA bisa menyelesaikan Proyek Strategis Nasional dan proyek IKN," kata Sri Mulyani.Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan bahwa Penyertaan modal negara (PMN) tunai 2024 sebesar Rp6 triliun untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA dapat memberikan manfaat berupa dampak positif beruntun seperti menyerap tenaga kerja dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.Ia juga menyampaikan, manfaat lainnya adalah membuka potensi penambahan investasi dari masyarakat melalui right issue, peningkatan modal serta penurunan eksposure WIKA terhadap utang.WIKA sendiri telah dikenal atas perannya sebagai agen utama pembangunan di Indonesia tentunya membutuhkan dukungan para pemangku kepentingan untuk dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.Kontribusi WIKA dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia dan memberikan dampak positif beruntun, di mana total penyerapan tenaga kerja atas total proyek-proyek WIKA yang sedang berjalan mencapai 49.636 tenaga kerja. Selain itu total belanja UMKM WIKA atas total proyek yang berjalan sejak 2018 sampai dengan Kuartal II 2023 mencapai Rp16,10 triliun.

Ditugasi Garap IKN Nusantara, PMN Rp6 Triliun untuk WIKA Cair Tahun Depan

Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia terus mencari dukungan untuk melawan diskriminasi yang dilayangkan Uni Eropa terhadap komoditas strategis tersebut.Lewat penerapan kebijakan European Union Deforestatio-Free Regulation (EUDR) atau Undang-undang (UU) Antideforestasi, Uni Eropa membatasi produk sawit, daging, kopi, kayu, kakao, karet, kedelai, dan turunannya untuk masuk ke wilayah mereka.Dalihnya untuk menekan laju deforestasi, serta mencegah berlanjutnya degradasi dan penyalahgunaan hutan. Maka, salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan meyakinkan India, sebagai salah satu importir utama sawit.Tujuannya tidak lain adalah supaya produk minyak sawit yang diproduksi Indonesia dan Malaysia merupakan produk unggulan yang telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana tuntutan negara di kawasan benua biru.India tercatat sebagai negara pertama tujuan ekspor CPO Indonesia. Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat pada 2022, India merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia untuk produk kelapa sawit dengan nilai 5,65 miliar dolar AS, diikuti China 4,91 miliar dolar AS, Uni Eropa 4,36 miliar dolar AS, Pakistan 3,14 miliar dolar AS, dan Amerika Sekitar sebesar 2,37 miliar dolar AS.Adapun berdasarkan data Reuters, India merupakan importir utama CPO Indonesia, dengan porsi impor mencapai 21,3 persen dari total impor CPO pada tahun 2016--2020.India saat ini mengonsumsi sekitar 24 juta ton minyak nabati setiap tahun, sekitar 10,5 juta ton kebutuhan dipenuhi melalui produksi dalam negeri dan 13,5 juta ton sisanya diimpor.Konsumsi yang tinggi ini sebanding dengan populasi negeri Hindustan yang mencapai 1,4 miliar penduduk. Misi ke India Selain karena merupakan importir minyak kelapa sawit terbesar baik bagi Indonesia maupun Malaysia, India memegang kunci penting dalam distribusi CPO dunia, termasuk ke Uni Eropa.Hal itu lantaran India menjadi negara perantara yang mengekspor olahan minyak kelapa sawit ke pasar Eropa. Oleh karena itu, lewat gelaran 2nd Sustainable Vegetable Oils Conference (SVOC) di Mumbai, India, pada 27 September 2023, Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) melakukan misi penting untuk meyakinkan pasar India dalam rantai pasok minyak kelapa sawit.Indonesia menekankan bahwa minyak sawit yang India impor telah memenuhi syarat keberlanjutan dan berasal dari perkebunan yang legal dan tidak merusak alam.Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara utama penghasil minyak sawit, juga telah berkomitmen untuk tidak membuka lahan sawit baru dan hanya melakukan upaya intensifikasi guna memenuhi permintaan pasar.Penegasan itu penting disampaikan lantaran India juga mengekspor olahan minyak kelapa sawit yang mereka impor ke daratan Eropa"Eropa itu trend setter isu, jadi bahaya jika dibiarkan. Makanya kami harus menjelaskan bahwa minyak kelapa sawit yang kita hasilkan ini sudah ada standar keberlanjutan dan telah memenuhi syarat," kata Sekretaris Jenderal CPOPC, Rizal Affandi Lukman seperti mengutip antara.Hal lain yang juga ditekankan dalam misi tersebut adalah pentingnya mempertahankan pasar di India karena potensinya yang besar karena konsumsinya yang tinggi.Sayangnya, meski punya porsi yang cukup besar, konsumsi CPO asal Indonesia dan Malaysia di India perlahan menurun karena kampanye hitam terkait kerusakan alam dan lingkungan akibat perkebunan sawit yang aktif dilancarkan oknum tertentu.Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebut saat ini CPO yang diimpor dari Indonesia lebih banyak diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan horeka (hotel, restoran, dan katering) di India karena harganya yang lebih terjangkau dibanding minyak nabati lainnya.Volume ekspor CPO ke India juga terlampau menurun. Pada tahun 2018 mencapai sekitar 6,9 juta ton senilai 4 miliar dolar AS, sedangkan per Juli 2023 volume ekspornya baru mencapai 3,2 juta ton."Ini karena kalangan menengah ke atas tidak pakai minyak sawit. Minyak sawit digunakan masyarakat kelas menengah ke bawah dan horeka," kata Ketua Bidang Luar Negeri Gapki, M Fadhil Hasan.Pasar India sebenarnya bisa dibilang masih tidak terlalu terdampak dengan isu-isu keberlanjutan. Bagi negara tersebut, masalah harga menjadi pertimbangan utama dalam pemenuhan kebutuhan minyak nabati bagi masyarakatnya.Oleh karena itu, penjelasan dan pemahaman soal manfaat dan dampak positif minyak kelapa sawit bagi pasar India diharapkan bisa mendukung keberlanjutan permintaan produk CPO di tingkat global, terlepas dari masalah harga.Kampanye Hitam Minyak kelapa sawit sejak dahulu memang kerap mendapat persepsi negatif. Bukan hanya sekadar persepsi, ancaman itu pun kini menjadi-jadi dalam bentuk kampanye hitam.Di sejumlah negara, banyak produk yang secara terang-terangan memberi peringatan tentang bahaya minyak kelapa sawit di kemasannya. Hal itu mulai dari dampak kesehatan hingga masalah lingkungan akibat praktik perkebunan yang dinilai tidak berkelanjutan, termasuk dampaknya terhadap kondisi satwa seperti orangutan.Padahal, minyak kelapa sawit merupakan komoditas strategis karena jutaan petani kecil di Indonesia sangat bergantung kepadanya."Minyak sawit dapat memenuhi permintaan global minyak nabati berkelanjutan, namun eksploitasi citra negatif minyak kelapa harus dihentikan," kata Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga.Walaupun diserang bertubi-tubi dengan kampanye hitam, komoditas ini masih punya tempat khusus. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati dengan produktivitas tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya.Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat pohon sawit memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya.Jika dibandingkan dengan sawit, maka produktivitas minyak yang dihasilkan dari 1 hektare lahan sawit dapat menghasilkan 35 kali lebih banyak dari jagung, 13 kali lebih banyak dari kedelai, 6 kali lebih banyak dari biji bunga matahari, 5 kali lebih banyak dari zaitun dan canola, 3 kali lebih banyak dari jarak pagar, serta 2 kali lebih banyak dari kelapa.Secara ekonomi, masalah efisiensi produksi sawit memang cukup mengancam komoditas minyak nabati lainnya. Pasalnya, efisiensi minyak sawit yang relatif tinggi membuat harganya cenderung lebih kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya.Wajar saja jika kemudian minyak sawit mendapat banyak batu sandungan, terlebih karena tidak dihasilkan negara maju, melainkan oleh negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia.Minyak kelapa sawit juga merupakan salah satu minyak nabati yang paling ketat aturan di dunia. Produk minyak kelapa sawit dan turunannya wajib patuh terhadap berbagai standar keberlanjutan, di antaranya Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di tingkat global serta Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di tingkat nasional, yakni di Malaysia dan Indonesia.Untuk mengatasi isu keberlanjutan yang terus menyerang komoditas kelapa sawit, Gapki &nbsp;menegaskan perlunya industri minyak sawit untuk mengadopsi dan menerapkan praktik keberlanjutan dalam pengelolaan industri di sepanjang rantai pasokan secara keseluruhan.Seluruh produsen minyak nabati juga dinilai perlu memenuhi kebutuhan pangan dan energi dunia dengan produksi berkelanjutan dan berperan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).Di industri kelapa sawit, selain menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan baik, asosiasi ini juga mendorong semua produsen untuk melakukan mitigasi emisi gas rumah kaca.Di tengah kondisi perang Rusia dan Ukraina yang terus berlanjut, kebutuhan akan minyak nabati berkelanjutan akan terus meningkat, terlebih pasokan minyak nabati berkelanjutan yang lebih dapat diandalkan dengan harga yang terjangkau seperti minyak kelapa sawit.Penguatan pasar minyak sawit jadi jalan agar diskriminasi tidak menjegal komoditas tersebut. Diskriminasi justru akan membahayakan industri penopang kehidupan manusia, termasuk pangan dan energi. &nbsp;

Terbang ke India, Wamendag Minta Dukungan Lawan Antideforestasi Uni Eropa

Rencananya, seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina, menyiapkan fasilitas penukaran baterai atau battery swap. Tujuannya untuk mempermudah pengguna kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) guna mengakselerasi transisi energi.Kemudahan ini merupakan berkolaborasi Pertamina, PLN dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) untuk membangun ekosistem baterai EV di Indonesia. “Jadi kontribusi kami salah satunya akan membangun EV battery ecosystem dari hulu hingga hilir, dan berbagai peran sesuai kompetensi dan scope masing-masing,” ujar Nicke seperti mengutip dalam Rapat Panja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/10/2023). Nicke menjelaskan, peran MIND ID dalam kolaborasi tersebut yakni akan berfokus di sisi hulu.Selanjutnya di sisi pemurnian (refinery) MIND ID dan Pertamina akan menjalankan perannya masing-masing. Sedangkan PLN berperan di sisi hilir, yang akan fokus pada pengembangan baterai kendaraan listrik yang juga akan dibantu Pertamina.Di sisi lain, jika PLN sudah mempunyai standar untuk battery charging station atau SPKLU, &nbsp;Pertamina akan berbagi untuk menyediakan fasilitas penukaran baterai di semua SPBU.&nbsp;Harga Baterai Masih MahalSebab menurut Nicke, antara SPKLU dan swapping berbeda pasarnya. “Karena kan biasanya pengisian baterai EV sebagian besar untuk kendaraan mobil, sedangkan stasiun penukaran baterai untuk motor,” ujarnya.Nicke menilai, kendaraan roda dua atau motor lebih mudah dan terjangkau untuk bisa beralih dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik. Namun, sayangnya harga baterainya lebih mahal yakni setengah dari harga motor.“Oleh sebab itu, kami harus memberikan dukungan dengan menyediakan stasiun baterai isi ulang di semua tempat, termasuk di SPBU Pertamina," kata dia.Adapun Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo sudah menuturkan dari perhitungan 1 liter BBM sama dengan 1,2 kWh listrik. Sedangkan dalam 1 liter BBM mengandung 2,4 kilogram emisi karbon.Selain itu 1 kWh listrik pada sistem kelistrikan di Indonesia, emisinya hanya 0,85 kg CO2e. Artinya kalau 1,2 kWh, emisinya sekitar 1,1 kg CO2e. "Dengan menggunakan kendaraan listrik maka kita sudah menjadi bagian dalam mengurangi emisi karbon lebih dari 50%," paparnya.&nbsp;

Ajat M Fajar

Jokowi Gelar Ratas Perubahan Jadwal Pilkada 2024

Polisi Akan Setop Kasus Penganiayaan Kader PDIP oleh Ketua Gerindra Semarang

Jokowi Pastikan Menteri SYL Tak Hilang: Dikontak Masih Bisa, Tunggu Saja

Para Jenderal TNI Ziarah ke Makam Pahlawan

Polisi Selidiki Peredaran Benda Tajam Mirip Pulpen di Sekolah Situbondo

Wamentan: Tak Pernah Ada Peristiwa Penamparan

Wamentan Sudah Lapor ke Jokowi Soal Menghilangnya Mentan SYL

PDIP Sudah Terima Surat dari Kaesang untuk Bertemu Megawati

Megawati Sempat Ungkap Kekecewaan Soal Keluarga Kader PDIP Beda Partai

Mahasiswa Turki Asal Jatim Nilai Etho Layak Jadi Cawapres Prabowo

Etho Serahkan Audit Dana Pensiun BUMN Bermasalah ke Kejagung

Jokowi Minta ASN Tak Alergi Terhadap Digitalisasi

Jokowi Sebut 4,4 Juta Anggota Korpri Jadi Kekuatan Penentu Kemajuan Bangsa

Pemprov DKI Masih Telusuri Laporan Sekolah Tahan Ijazah Siswa

Demokrat Pastikan Pertemuan SBY-Jokowi Tak Bahas Reshuffle

3 Kelas Ponpes Darul Amanah Semarang Ludes Terbakar

Safari Politik di Jateng, Cak Imin Kunjungi Ponpes Girikesumo Demak

Polisi Selidiki Adanya Dugaan Kesengajaan Kasus Kebakaran RSUD Garut

Warga Teriak Histeris Saat Belasan Rumah di Pantai Bastiong Ternate Terbakar

Dahlan Iskan Diperiksa Polda Jambi Soal Korupsi di PTPN VI

Sepak Takraw Indonesia Sedikit Lagi Kawinkan Emas Asian Games Hangzhou

Hasil Survei Sebut Prabowo Kuasai Tiga Provinsi, Ganjar Dua Provinsi

Ditugasi Garap IKN Nusantara, PMN Rp6 Triliun untuk WIKA Cair Tahun Depan

Terbang ke India, Wamendag Minta Dukungan Lawan Antideforestasi Uni Eropa

Ngotot Tren Kendaraan Listrik, Inilah Peran Tiga BUMN Permudah Penggunanya

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA